Sumber : http://www.aurora-v.net/2012/02/membuat-blog-tidak-bisa-dicopy-paste.html#ixzz1svA562MR Sumber : http://www.aurora-v.net/2012/02/membuat-blog-tidak-bisa-dicopy-paste.html#ixzz1svAKEzIh IN THE NAME OF LUCK: Resume Sudut Gelap Kemajuan
Instagram

Sunday, 12 April 2009

Resume Sudut Gelap Kemajuan

Reactions: 
Aldino Widyarta Putra
08/267761/SP/23058


 Review/Resume: Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa (Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa Dalam Wacana Pembangunan)written by Rita Abrahamsen
Buku yang menurut saya pribadi menarik dalam hal penyampaian dan dalam analisa permasalahan yang diangkat. Walaupun sedikit sulit dipahami di awal bab, tapi semakin jauh wacana yang dibaca, malahan semakin menarik untuk kita baca. Saya menangkap beberapa point penting yang hampir mirip kondisi yang terjadi di Afrika dengan di Indonesia saat ini. Di buku tersebut diceritakan kondisi Afrika yang banyak negara-negara disana banyak bergantung pada organisasi donor luar negri sebut saja IMF atau World Bank, mirip kan dengan kondisi Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang (dari dulu berkembang terus, kapan majunya?).
Dalih dari organisasi donor tersebut adalah “membantu” pembangunan di negara-negara berkembang dengan memberikan kredit untuk biaya pembangunan. Tapi alih-alih membantu, justru dalam buku ini diceritakan bagaimana pembangunan yang diimpikan negara berkembang tersebut malah menjerumuskan negara tersebut. Saya ambil contoh di negara kita Indonesia yang mendapat dana pembangunannya juga diperoleh dari IMF. Bantuan ini serasa seperti Drugs, dan meng-addicted bangsa Indonesia, efeknya anggaran negara yang diibaratkan seperti “besar pasak dari pada tiang”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita selalu defisit karena belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara. Kondisi ini semakin buruk dengan adanya 3 macam penyakit kambuahan negara kita yaitu maraknya KKN di berbagai tempat.
Kembali ke dalam review buku Mrs. Rita Abrahamsen, pembangunan identik dengan kata maju, sejahtera dan kaya. Tiga kata itulah yang menjadi motivasi negara berkembang untuk memajukan negaranya. Namun pembangunan itu sendirilah yang kerap menjadi boomerang yang mengerogoti negara-negara berkembang, kegagalan pembangunan yang kerap menjadikan rakyat sebagai sasaran empuk kerap terjadi manakala pembangunan yang diimpikan mengalami kebuntuan. Dalam bukunya, Rita mencoba menjelaskan asumsi kunci pokok pembangunan yang sebagian isinya menggunakan konsep dari Michel Foucault (seorang filsuf dari Perancis) yaitu tentang Kuasa/Pengetahuan, yang mengangkat bahwa good governance dalah bagian tak terpisahkan dari sebuah teknologi kekuasan dan menjadi cara yang dipergunakan negara-negara bagian Utara untuk me-legitimate kekuasaan serta hegemoninya negara-negara miskin di bagian Selatan.
Saya ambil contoh di negara Zambia sejak masa kemerdekaan tahun 1964, perekonomian Zambia terus mengkhawatirkan. Cooper (tembaga) sebagai andalan utama hasil ekspor, turun drastic dipasar internsional saat harga minyak melambung. Harga cooper jatuh. Dalam masa-masa lemahnya perekonomian, Zambia menggantungkan utang luar negeri dari lembaga-lembaga donor dunia (kala itu IMF). Inilah awal para donatur internasional menggerus Zambia negara pertama yang menyingkirkan Kenneth Kaunda (1964-1991) founding fathers Zambia; melalui pemilu, dan digantikan oleh Frederick Chiluba.
Zambia, tak hanya satu-satunya negara yang mendapat donor dari IMF. Ghana, Pantai Gading dam Kenya mengikuti jejak Zambia. Bantuan luar negeri menebarkan impian untuk segera keluar dari keterpurukan ekonomi. IMF, Bank Dunia dan lembaga donor lain menawarkan program-program pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan sejumlah persoalan ekonomi lain.
Masuknya organisasi seperti IMF ini juga karena di kawasan Afrika kala juga sangat bergantung pada bantuan dari luar negri, karena pada decade 1990-an, masa-masa komunisme di Afrika mengalami keruntuhan disebabkan runtuhnya Uni Soviet kala itu. Pada saat inilah istilah Good Governance (pembangunan membutuhkan adanya liberalisasi ekonomi dan politik secara serempak) mulai menjadi popular.
Organisasi internasional seperti IMF ini masuk dengan dalih adanya poor governance pada para pemimpin dalam negeri di masing-masing negara penerima. Kritik terhadap peran pemerintah yang terlampau besar dalam pembangunan dan kegagalan pembangunan dalam mengurangi kemiskinan di negara tersebut membuka celah bagi masuknya organisasi seperti IMF dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi donor multilateral dan bilateral menanggapi kritik tersebut dengan memperkenalkan mekanisme baru dalam konsultasi dan partisipasi, juga memberikan "kepemilikan" kebijakan-kebijakan pembangunan pada negara-negara penerima.Seiring dengan hal tersebut, bantuan pada negara miskin mensyaratkan reformasi politik menuju demokrasi yang multipartai. Keadaan seperti ini menuntut demokrasi dan akuntabilitas negara penerima bantuan, akan tetapi dengan membiarkan organisasi internasional seperti IMF lepas dari pengawasan demokratis. In other words, wacana yang mengusung kata good governance ini menyalahkan atas buruknya penyelenggaraan pemerintahan (poor governance) pada aktor lokal tanpa mengindahkan relasi kuasa dalam struktur ekonomi politik internasional. Sehingga good governance tersebut membantu memelihara tatanan internasional yang pada dasarnya tidak demokratis.
Yang lebih menaraik lagi adalah resep yang dijelaskan secara detail dalam Structural Development Program yang mengiming-imingkan negara di Afrika kala itu yang menganggap kiblat kemakmuran dan kesejahteraan ada di Dunia Barat (seperti slogan kala itu “The West is The Best!”). Karena di Afrika masih miskin, bodoh, primitif, lapar, kacau balau, tak beradab dan menderita. Apa lagi pada tahun 1994 Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengangkat narasi keterbelakangan di Afrika dengan istilah ”wilayah terbelakang”. Truman mendefenisikan Afrika sebagai What is Not (apa yang bukan) daripada What is This (apa yang sebenarnya). Ia mencirikan dunia ketiga dengan apa yang tidak dimiliki, bukan apa yang dimiliki.
Kembali ke resep yang manjur tadi, resep yang sering digembor-gemborkan adalah pencapaian demokrasi dan pemilu multi partai. Namun apakah dengan demikian tujuan demokrasi telah tercapai? Di pembahasan ini, sebenarnya demokrasi yang riil sebenarnya milik siapa, dan yang lebih penting adalah visi dan misi demokrasi akankah tercapai? Tuntutan organisasi donor seperti IMF akan ekonomi liberal dan politik secara serempak ini menegaskan bahwa demokrasi dan kapitalisme bagai dua sisi mata uang yang sama. Demokrasi digambarkan sebagai resep penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap paling bagus. Demokrasi menjad beberapa resep baku yang seolah sudah constant. Sehingga demokrasi dalam good governance dianggap sebagai satu-satunya yang sudah fix. Wacana ini melenyapkan dan mengabaikan sifat demokrasi yang harusnya diperebutkan, yakni bahwa demokrasi adalah konsep yang belum selesai dan selalu berada dalam proses menjadi atau selalu membutuhkan perbaikan menuju kesempurnaan.
Resep lainnya adalah pemberdayaan masyarakat madani yang harusnya mendapat peran dalam mengawasi jalanya pemerintahan. Setidaknya civil society ini menjadi polisinya negara yang mengawasi pembangunan yang dilakukan, sehingga civil society akan menghadirkan istilah baru yaitu economic society. Yang pada faktanya jika terjadi penyimpangan, maka civil society akan bisa melakukan tuntutan yang mengembalikan track government yang menyimpang (eg. Melakukan demo misalnya). Juga hal tersebut juga menghadirkan konsep negara yang minimalis karena pembegian kekuasaan tidak hanya di bagi ke dalam tubuh pemerintahan. Tetapi masyarakat juga ikut dalam peran dispersion of power. Sehingga good governance akan terealisasikan secara nyata, bukan cuma imajinasi semata.
Tetapi seperti yang saya jelaskan sebelum pembahasan resep tersebut adalah, bahwa kenyataannya negara-negara seperti Zambia gagal dalam menerapkan resep tersebut. Memang pada awalnya organisasi seperti IMF ingin menyejahterakan negara miskin, mengeluarkan dari krisis ekonomi, menjadikan negara demokrasi dsb. Tetapi semakin lama good governance bertengger, semakin kuat negara barat (dalam hal ini terwakilkan dengan IMF dkk) menunjukkan kekuatannya. West Country menyembunyikan demokrasi yang sesungguhnya, sehingga demokrasi atau good governance hanya sebuah tindakan penipuan yang disamarkan. Karena mereka menyuburkan liberalisme-pasar bebas yang melarikan keuntungan ke negara-negara barat.
Memang dalam buku ini, study kasus yang dilakukan adalah persoalan di negara-negara berkembang di Afrika, tetapi pada tahun 1998, negara-negara Asia yang diserang krismon (termasuk Indonesia) juga mengalami kemiripan yang sama dengan yang terjadi di Afrika. Beberapa macan asia tumbang dengan adanya krisis moneter, tetapi banyak juga negara-negara yang berhasil lolos dari jeratan kirsmon yang melanda kawasan Asia. Meski Indonesia yang sentralistis juga memerlukan waktu yang lama untuk pulih.
Kesimpulannya adalah kemajuan tidak hanya diibaratkan sebagai sinar terang yang akan memajukan negara-negara miskin, tetapi di sinar yang terang tersebut pastilah ada sudut kegelapan yang akan membuat bayangan yang lebih besar dari obyek yang disinari. Yang memunculkan masalah-masalah yang men-disturb kemajuan itu sendiri. Rita Abrahamsen tidak menetang demokrasi di negara-negara dunia ketiga, beliau mencintai demokrasi dan denga tulisannya ini, Rita Abrahamsen mencoba mengekloparsi demokarsi sehingga apa yang dikhawatirkan tentang plan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi lagi di lain negara.

DAFTAR PUSTAKA
Abrahamsen, Rita (2004), Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa Dalam Wacana Pembangunan, Lafadl, Yogyakarta

1 comment:


Masukkan Code ini K1-74461C-3
untuk berbelanja di KutuKutuBuku.com

Sign by Danasoft - For Backgrounds and Layouts